Partai Golkar menilai kinerjaNusron Wahid sebagai Kepala BNP2TKI tak terganggu. Meskipun, Nusron juga menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahok di Pilkada DKI Jakarta.
"Tidak menggangu, dan kalau ada tim, tinggal bagaimana mengatur, pembagian tugas, delegasi wewenang bagaimana membentuk komandan lapangan, bagaimana didaerah-daerah," kata Sekjen Golkar Idrus Marham di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/9/2016).
Idrus mengatakan sejumlah pihak sering mengaitkan rangkap jabatan yang dipegang Nusron Wahid. Padahal kinerja Nusron, kata Idrus, masih terbilang baik.
"Tidak (Abuse of Power). Saya bilang tidaklah," katanya.
Sebelumnya, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid ditunjuk sebagai ketua tim sukses pemenangan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan Nusron Wahidseharusnya mundur dari posisi Kepala BNP2TKI jika ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Ahok.
"Nusron Wahid adalah pejabat negara. Digaji oleh uang rakyat dan harus fokus dengan tugasnya mengurusi persoalan TKI."
"Dengan demikian, Nusron Wahid harus memilih tetap sebagai kepala BNP2TKI atau mundur dan menjadi ketua tim pemenangan Ahok. Itu hak yang bersangkutan," kata Fadli dalam keterangan tertulis, Selasa (20/9/2016).
Fadli juga meminta Presiden Jokowi agar konsisten dalam mensikapi penunjukan Nusron sebagai ketua pemenangan Ahok. Agar jabatan negara jangan disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.
Wakil Ketua Umum Gerindra itu menilai keterlibatan Nusron Wahid sebagai Ketua Pemenangan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta selain akan menjadikan kinerjanya sebagai pejabat negara tidak maksimal juga berpotensi abuse of power.
"Ini melanggar UU No.10 tahun 2016 tentang Pilkada, dimana dalam pasal 71 dinyatakan bahwa pejabat negara dilarang membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon," tuturnya.
Sumber : Tribunnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan komentar dengan baik dan santun