Wikileaks : Pilpres Amerika Hanya Rekayasa

Situs pembocor dokumen rahasia WikiLeaks Kamis lalu melontarkan serangkaian kicauan di media sosial Twitter yang mengatakan pemilu Amerika Serikat tahun ini hanya rekayasa.

Pungli dan Kontribusi Tambahan, Beda Istilah Beda Perlakuan

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengkritik upaya pemerintah dalam mereformasi sistem penegakan hukum di Tanah Air. Ia menilai, pemerintah masih tebang pilih dalam penegakan hukum.

Ia pun membandingkan ketegasan sikap pemerintah dalam memberantas praktik pungutan liar dengan kontribusi tambahan yang tengah diupayakan ditarik Pemprov DKI Jakarta kepada para pengembang yang menggarap proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Kabareskrim : "Pemeriksaan Ahok Tunggu Presiden Dulu"

Pemanggilan dan pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sepertinya masih harus menunggu waktu. Pasalnya pihak Bareskrim Mabes Polri hingga saat ini belum melakukan pemanggilan terhadap mantan Wagub DKI itu karena masih menunggu izin dari Presiden.

Hidayat Nur Wahid : Korupsi Terbesar Dilakukan Non - Muslim

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai wajar apabila warga DKI Jakarta menginginkan gubernur beragama Islam. Pasalnya, mayoritas warga DKI (sekitar 80 persen) adalah Muslim.

Pungli Tertinggi di Kepolisisan dan Pemda

Praktek suap dan pungutan liar (pungli) mendominasi layanan publik di institusi lembaga hukum, pemerintah daerah, dan sektor pendidikan dalam laporan pengaduan di Ombudsman Republik Indonesia sepanjang 2016 ini. 

Kapolri Tito Karnavian Membantah Mengintruksikan Bareskrim Memeriksa Amien Rais

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian membantah pernah menginstruksikan Badan Reserse Kriminal Polri untuk memeriksa Amien Rais. Beberapa hari terakhir, tersebar berita yang menyatakan Tito memerintahkan Bareskrim memeriksa Amien Rais karena menuding Presiden Joko Widodo telah melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ade Komarudin Dilaporkan Komisi IV DPR ke MKD

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin menegaskan tidak pernah ikut campur dalam pemberian persetujuan rapat sembilan perusahaan BUMN dengan Komisi XI terkait penyertaan modal negara (PMN). Akom, sapaan akrabnya, juga menyebut pimpinan tidak pernah mengubah domain mitra kerja komisi VI ke komisi XI.