Ahok mengancam akan menghapus dana hibah untuk Bamus Betawi. Hal ini akibat Bamus Betawi dinilai Ahok sering menjadi alat politik kampanye negatif. Ahok mengungkapkan, kegiatan kampanye negatif ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45.
"Yang masalah itu mereka menggunakan Bamus Betawi yang minta hibah dari kita untuk main politik. Itu sudah melanggar Pancasila dan UUD 1945," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/9).
Ahok mencontohkan kegiatan Bamus Betawi yang mengadakan Lebaran Betawi 2016 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pada hari kedua pagelaran salah satu oknum organisasi masyarakat menebarkan pidato yang menyinggung suku, ras, agama dan antar golongan (SARA).
"Dia bilang Jakarta harus Betawi yang jadi gubernur dia. Dia menyatakan putra Betawi harus rebut (posisi gubernur) jangan diinjak dari asing macam-macam disebarkan itu sudah enggak betul," kata Ahok.
Menurut Ahok, Bamus Betawi dalam setahun selalu mendapatkan dana hibah berkisar Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar. Bamus Betawi melakukan kegiatan yang mengembangkan kebudayaan Betawi seperti tari-tarian ataupun kesenian lainnya.
"Bagaimana uang rakyat dipakai Bamus Betawi seperti itu? Kalau mau nolong Betawi ya fokus saja di Setu Babakan, tari-tarian kita dukung. Kalau begini ya tidak boleh lagi ada hibah," kata Ahok.
Kompak dengan Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak memungkiri bila kegiatan Bamus Betawi lebih ke arah politik. Politikus PDIP ini meminta Bamus Betawi kembali pada tujuan asalnya sebagai induk organisasi kebudayaan masyarakat Betawi.
"Makanya tetap kalau Bamus mau adakan acara di Setu Babakan saja. Bamus kan namanya kebudayaan Betawi, tidak ada unsur politis," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/9).
Mantan Wali Kota Blitar itu mencontohkan kegiatan Lebaran Betawi yang diselenggarakan pada Agustus 2016 lalu. Djarot sebagai perwakilan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak menyangka acara budaya Betawi disisipi unsur politik.
"Awalnya bagus, tapi ternyata tidak benar. Aku ada di situ. Ya waktu itu bagaimana, jangan bawa masalah politik praktis. Kalau enggak suka sama orang, gampang, kalau waktu Pilgub jangan dipilih," kata Djarot.
Dia berharap dengan adanya perubahan perilaku maka rencana penghapusan bantuan sosial (Bansos) dapat dihindari, selama mereka bisa menjalankan organisasi sesuai peruntukannya.
"Tergantung penggunaan manfaat. Kalau untuk pelestarian budaya Betawi betul, bagaimana nilai-nilai kearifan di masyarakat Betawi tumbuh dengan baik, itu harus kita dukung, tetapi kalau untuk kepentingan politik ya bikin partai politik saja," tutup Djarot.
Sementara itu, Ketua Umum Bamus Masyarakat Betawi Zainudin mengatakan, tak pernah ada maksud pihaknya berpolitik. Hanya saja organisasi masyarakat ini mengusulkan beberapa nama untuk memimpin ibu kota.
"Ada salah paham dari Gubernur. Saya kira kami bukan main politik, tapi kita tawarkan orang-orang Betawi, kita sudah putuskan, ini silakan dipakai oleh partai-partai politik. Kalau enggak ya enggak apa-apa," katanya saat dihubungi, Selasa (6/9).
Dia menjelaskan, Bamus Betawi tidak pernah memihak salah satu pasangan calon sebab berada di garis netral. Sehingga tidak mungkin pihaknya bermain isu SARA.
"Enggak ada (isu SARA). Kita enggak pernah gunakan isu SARA. Kalau ada pun maka itu individu saja, itu individu mereka. Tapi Bamus Betawi tidak sampai di sana. Kita ini lembaga masyarakat adat yang menjaga betul kultur Betawi, dan ini harus dihargai," terang politisi Golkar ini.
Zainudin mengakui Bamus Betawi memang menerima dana bansos sekitar Rp 4-5 miliar setiap tahun dari Pemprov DKI. "Iya. Sudah sejak lama Bamus Betawi dapat hibah. Itu bentuk apresiasi Pemda terhadap pribumi asli mengembangkan nilai-nilai kultur budaya," katanya.
Sumber : Merdeka.com
Suported By :
Gamis Katun Dan Pakaian Anak Ummu Nuriel
Sedia Baju Anak Branded dan Gamis Katun Jepang Murah Berkualitas
Pin BB : 27e3c74e
WA :+6282242318804
FB : Gamis Katun Dan Pakaian Anak Ummu Nuriel
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan komentar dengan baik dan santun