Presiden Didesak Harus Pecat 3 Pejabat Ini karena Diduga Menjerumuskan Pilih Arcandra Tahar

Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo terkait pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM. Pemberhentian Arcandra sebagai bentuk penyikapan pertanyaan-pertanyaan publik tentang status kewarganegaraan Arcandra.

Ketua Umum GP Ansor, Yaqout Cholil Qoumas mengatakan pihaknya mengapresiasi keputusan Jokowi yang relatif cepat dan responsif tersebut, atau kurang dari 3×24 jam sejak pemberitaan pertama kepemilikan paspor Amerika Serikat (AS) Arcandra, yang kemudian mencapai titik puncaknya sebagai polemik publik pada tanggal 14 Agustus, atau satu hari sebelum pemberhentian Arcandra

“GP Ansor cukup senang apabila pemberhentian Arcandra tersebut Presiden mendasarkan pada prinsip dar’ul mafasid muqaddamu ‘alaa jalbil mashalih. mencegah kerusakan (karena ketiadaan integritas) lebih didahulukan daripada mengambil manfaat (keahlian atau kepakaran orang per orang),” ucap Yaqout Cholil, Selasa (16/8/2016).

GP Ansor tetap berharap Jokowi tidak patah harapan dan tetap percaya bahwa masih banyak anak bangsa yang cerdas dan juga berintegritas serta loyalitasnya terhadap NKRI tidak tergadaikan, yang mengerti sektor ESDM, baik di dalam negeri maupun mereka yang saat ini sebagai diaspora Indonesia.

GP Ansor dengan demikian juga mendesak agar Jokowi bisa bersikap lebih tegas dan kalau perlu mencopot para pihak yang justru tampak menjerumuskan, menyudutkan dan memberatkannya, sekaligus memberikan kesan bahwa negara ini dikelola secara amatir, khususnya kepada beberapa nama.

Pertama, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, yang tidak becus dan tidak bisa bekerja dengan prinsip intelijen velox et exactus, cepat dan tepat, khususnya dalam hal memberikan masukan kepada Kepala Negara untuk menentukan the right man on the right place dan bukannya the right man to protect the not so right vested interest group(s).

Insert : Gamis Katun Jepang Murah Berkualitas Berbagai Model dan Warna

Pin BB : 27e3c74e

WA :+6282242318804

Kedua, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang telah tidak cermat dan tidak bisa diandalkan untuk membantu Jokowi menyusun keputusan presiden yang cepat dan tepat dalam pengangkatan Menteri ESDM.

Ketiga, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang memberikan pernyataan blunder terkait paspor AS yang dimiliki Arcandra.

Sumber : pojoksatu.id